Saya mengikuti perkembangan isu MBG cukup intens beberapa bulan terakhir, dan jujur saja, aksi minggu ini terasa berbeda. Ini bukan lagi sekadar polemik anggaran di ruang rapat pejabat. Ini sudah menjadi soal dapur rumah tangga, soal siapa yang besok masih punya kerjaan, dan soal anak-anak sekolah yang menunggu jatah makan siang mereka. Ketika isu sebesar ini akhirnya "turun" ke jalan dan disuarakan langsung oleh rakyat kecil, di situlah kita tahu bahwa sebuah kebijakan sudah menyentuh nadi kehidupan masyarakat.
Ribuan Massa Kepung DPRD Pamekasan, Bawa Poster hingga Anak Kandung
Aksi paling masif terjadi di Pamekasan, Jawa Timur. Berdasarkan sejumlah laporan media lokal, sekitar 6.700 pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pamekasan Bangkit Bersama (AMPBB) berkumpul di Monumen Arek Lancor sebelum melakukan long march menuju kantor DPRD setempat. Massa berasal dari 13 kecamatan, sebuah jumlah yang menunjukkan bahwa keresahan ini sudah menyebar merata, bukan cuma keluhan segelintir orang di satu titik dapur.
Yang membuat aksi ini terasa personal, di barisan depan justru banyak berdiri emak-emak berstatus janda. Mereka membawa poster dengan kalimat blak-blakan yang intinya: tanpa MBG, mereka kehilangan sumber nafkah utama untuk membesarkan anak sendirian. Ini bukan retorika politik yang dihafal dari selebaran, ini keluhan yang keluar dari pengalaman hidup sehari-hari.
Pemerintah daerah merespons cukup cepat. Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, turun langsung menemui massa dan menegaskan komitmennya mendukung keberlanjutan MBG, sembari menyebut bahwa angka stunting di wilayahnya menurun sejak program berjalan. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas MBG, Sukriyanto, bahkan menegaskan "tidak ada istilah penghapusan" selama mitra pelaksana tetap kooperatif. Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, turut berjanji meneruskan aspirasi ini ke DPR RI dan pemerintah pusat.
Bukan Cuma Pamekasan, Gelombang Aksi Menjalar ke Berbagai Daerah
Menariknya, aksi serupa tidak berdiri sendiri. Di hari yang sama, ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Majalengka Peduli Anak Bangsa (AMMPASA) juga turun ke jalan, namun dengan nada yang sedikit berbeda. Mereka tetap menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan MBG, tetapi menekankan pentingnya evaluasi tata kelola secara menyeluruh mulai dari standardisasi menu, sistem distribusi, hingga optimalisasi bahan pangan lokal.
Koordinator aksi AMMPASA, Kiki Aston, menyampaikan bahwa dukungan mereka bukan dukungan buta. Menurutnya, pengawasan dari aparat penegak hukum justru dibutuhkan untuk memperkuat sistem, bukan dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan program.
Pola yang mirip juga terlihat di Bangkalan dan Sukabumi. Di Bangkalan, ribuan relawan SPPG bersama kelompok tani dan pemasok bahan pangan mengepung kantor bupati dengan tuntutan agar program tetap dilanjutkan, sembari tetap membuka ruang evaluasi terhadap dugaan penyimpangan. Sementara di Sukabumi, Aliansi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis se-Sukabumi Raya menggelar aksi tandingan menolak wacana moratorium, dengan alasan penghentian program akan merugikan petani, pedagang, dan pekerja dapur yang selama ini menggantungkan penghasilan dari rantai pasok MBG.
Jika ditarik benang merahnya, ada dua kubu suara yang sebenarnya saling melengkapi: kelompok yang menuntut program dilanjutkan tanpa syarat karena menyangkut nafkah langsung, dan kelompok yang mendukung keberlanjutan namun menekankan pembenahan tata kelola. Keduanya sama-sama peduli pada masa depan program, hanya berbeda penekanan.
Sebagai perbandingan sederhana, berikut gambaran beberapa aksi yang terjadi belakangan ini:
| Daerah | Kelompok Massa | Fokus Tuntutan |
| Pamekasan | AMPBB / pekerja SPPG | Lanjutkan program, jangan dipolitisasi |
| Majalengka | AMMPASA | Dukung program + evaluasi tata kelola |
| Bangkalan | Relawan SPPG & petani | Lanjutkan, tindak oknum korupsi |
| Sukabumi | Aliansi Masyarakat Peduli MBG | Tolak moratorium, jaga rantai ekonomi |
Data di atas saya susun dari rangkaian pemberitaan lokal awal Juli 2026, dan tentu saja masih bisa berkembang mengingat aksi-aksi serupa berpotensi muncul di kabupaten lain seiring isu ini terus bergulir di tingkat nasional.
Kenapa Isu Ini Menyentuh Dunia Pendidikan?
Di sinilah letak keterkaitan MBG dengan dunia pendidikan yang sering luput dari sorotan. Program ini menyasar anak-anak sekolah, dari jenjang SD hingga SMA, khususnya di wilayah dengan tingkat kerentanan ekonomi tinggi. Bagi banyak siswa, jatah makan siang dari SPPG bukan sekadar tambahan gizi, melainkan penopang konsentrasi belajar mereka di kelas.
Selain itu, program ini juga bersinggungan dengan sejarah panjang institusi pendidikan sebagai ruang yang tak hanya mengajarkan literasi, tapi juga menjamin kesejahteraan dasar anak didiknya sebuah gagasan yang sebenarnya sudah ada sejak peradaban kuno. Kalau tertarik menelusuri akar historisnya, saya pernah membahas bagaimana sekolah pertama di dunia dari era Sumeria hingga sekarang selalu punya fungsi sosial yang lebih luas dari sekadar mengajar baca-tulis.
Dilema di Lapangan: Dukungan Bukan Berarti Tanpa Kritik
Menariknya, tidak semua aksi soal MBG bernada mendukung. Beberapa waktu sebelumnya, sejumlah kelompok mahasiswa di berbagai provinsi justru turun ke jalan dengan tuntutan berbeda: mendesak evaluasi bahkan penghentian sementara program, menyusul kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat pengelola Badan Gizi Nasional. Fraksi tertentu di parlemen menanggapi tuntutan itu dengan menyebut MBG sebagai program mulia yang justru mendorong ekonomi, bukan sesuatu yang layak dihentikan.
Perbedaan sikap ini wajar terjadi pada kebijakan sebesar MBG yang melibatkan anggaran raksasa dan menyentuh jutaan penerima manfaat. Ada pihak yang merasakan langsung manfaat ekonominya sebagai pekerja dapur atau pemasok bahan pangan, ada pula pihak yang lebih menyoroti aspek akuntabilitas dan potensi penyimpangan anggaran negara. Keduanya, menurut saya, sama-sama punya alasan yang masuk akal dan justru dari situlah ruang evaluasi publik terbuka lebar, sebagaimana semestinya kebijakan besar diawasi bersama.
Fenomena ini juga mengingatkan saya pada pentingnya kemampuan literasi kritis, termasuk bagi generasi muda, dalam menyaring informasi seputar isu-isu besar semacam ini di tengah derasnya arus berita dan opini di media sosial. Kalau penasaran seberapa jauh generasi sekarang terbiasa mengukur pemahaman mereka lewat evaluasi formal, saya juga pernah menulis soal istilah ujian yang mengukur pengetahuan anak SMP yang mungkin relevan sebagai bahan renungan soal bagaimana kita menilai "keberhasilan" sebuah sistem, termasuk program seperti MBG.
FAQ: Pertanyaan yang Sering Muncul Soal Aksi Dukungan MBG
Kenapa banyak warga yang justru mendukung program pemerintah, bukan menolaknya? Karena bagi ribuan pekerja SPPG, petani, dan UMKM penyuplai bahan pangan, MBG bukan cuma program sosial, tapi sudah menjadi sumber penghasilan utama. Wajar kalau mereka bereaksi keras saat muncul wacana penghentian atau moratorium.
Apakah aksi-aksi ini berarti MBG bebas dari masalah? Tidak. Bahkan sebagian kelompok yang mendukung keberlanjutan program, seperti AMMPASA di Majalengka, justru secara terbuka meminta evaluasi tata kelola. Dukungan dan kritik bisa berjalan beriringan.
Bagaimana dampak MBG terhadap dunia pendidikan secara langsung? Program ini menyasar anak usia sekolah, dan asupan gizi yang konsisten terbukti berpengaruh pada daya konsentrasi belajar serta penurunan angka stunting di berbagai daerah pelaksana.
Apakah aksi-aksi ini berjalan damai? Berdasarkan laporan di lapangan, sejumlah aksi di Pamekasan dan Majalengka berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian dan Forkopimda setempat, tanpa insiden kekerasan.
Kesimpulan
Aksi massa yang menyuarakan dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis, mulai dari Pamekasan, Majalengka, Bangkalan, hingga Sukabumi, menunjukkan bahwa program ini sudah mengakar jauh melampaui sekadar kebijakan di atas kertas. Ribuan pekerja SPPG, petani, dan orang tua siswa merasakan langsung manfaatnya, sekaligus tak segan menyuarakan kritik demi perbaikan tata kelola. Di sisi lain, tetap ada suara yang mendesak evaluasi menyeluruh, bahkan penghentian sementara, menyusul kasus dugaan penyimpangan anggaran.
Pesan edukasi: Sebuah program besar yang menyentuh gizi dan pendidikan anak bangsa layak didukung, tapi dukungan yang sehat selalu berjalan bersama pengawasan karena kepedulian sejati bukan berarti diam saat ada yang perlu dibenahi.
Saya sendiri jadi merenung, seberapa sering kita sebagai masyarakat baru "sadar" pentingnya sebuah kebijakan setelah melihat langsung dampaknya di lapangan lewat cerita orang-orang seperti para janda pekerja SPPG itu. Bagaimana menurut Anda apakah dukungan warga ini cukup untuk memastikan MBG terus membaik, atau justru butuh pengawasan yang jauh lebih ketat dari sekarang? Yuk, tulis pandangan Anda di kolom komentar!
Tentang Penulis
Akang Loger: Penulis dan blogger sejak 2021, fokus mengulas isu pendidikan, sosial, dan kebijakan publik dengan sudut pandang yang membumi. Kenalan lebih dekat lewat profil lengkapnya di sini.